POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Beberapa hari yang lalu, Polres Kota Mataram berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kaitan dengan hal itu, Ketua bidang Hukum dan Ham DPD IMM NTB, Muhammad Ikbal menduga kalau banyak pihak yang ikut bermain di proyek pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah SMA dan SMK yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.
Dilihat dari nilai DAK pembangunan SMK dan SMA dikbud NTB itu cukup fantastis, namun realisasinya belum mencapai target.
“Kalau dilihat-lihat, ada banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak layak dipakai karena kualitas bangunan sudah daluarsah, nah inikan perlu ditelusuri realisasi penggunaan anggaran nya,” ungkap Ikbal.
Ikbal mengapresiasi rencana pembentukan Tim Panitia khusus (pansus) oleh DPRD untuk menguak lebih dalam kasus tersebut. Hal itu dinilai Ikbal sudah sangat tepat. Sebab yang ditelesuri ini tidak hanya aliran dana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kabid SMK itu, namun realisasi pada penggunaan anggaran pembangunan sekolah ditempat lain perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh.
“Anggota DPRD harus segera menggunakan fungsi pengawasanya, untuk tindak lanjut adanya temuan kerugian negara pada alokasi dana khusus pendidikan di Dikbud NTB dengan membentuk tim pansus sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 1 Tahun 2019 tentang Tatatertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelas Ikbal.
Pihaknya mendorong anggota DPRD membongkar dugaan adanya kejahatan tindak pidana korupsi yang ada dalam ruang lingkup Dikbud NTB. Karena dinilai ada banyak pihak dan pucuk pimpinan yang ikut terlibat.
“Tidak mungkin bawahan bisa bergerak jika tidak ada arahan dari pimpinan,” tegas Ikbal.
Sementara Ketua Umum DPD IMM NTB, Mahmud menilai, tindakan oknum Dikbud NTB itu telah mencoreng citra baik institusi pendidikan, yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang memperbaiki moral dan integritas manusia.
Untuk itu anggota DPRD menurutnya, harus segera mengambil keputusan bersama untuk mengusut tuntas adanya penyimpanan dan pamerasan pengelolaan DAK Dikbud NTB.
“Korupsi itu musuh bersama kita semua, karena telah merusak pondasi moral bangsa. Perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika atau aksi politik saja. Tapi harus betul~betul diwujudkan dalam pemerintah yang bersih dan berintegritas, bukan hanya sekedar harapan saja,” harap Mahmud.
