POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Lombok Tengah, NTB (POSTLOMBOK.COM) – Perbaikan administrasi cabang olahraga (Cabor) di Lombok Tengah terus dilakukan.
Setelah dalam pekan olahraga provinsi Koni Loteng berhasil menaikkan peringkat, bahkan melampaui target medali, saat ini Koni Loteng fokus perbaiki administrasi cabor.
” Syukur alhamdulillah Porprov naik kelas, atlet dan pelatih kita hebat-hebat, bahkan medali melebihi target,” kata ketua Koni Loteng M. Samsul Qomar, Senin 10 Maret 2025 dalam rilisnya.
Dari target 30 emas, Koni Loteng mendapatkan 40 emas hasil yang sangat membanggakan.
Kemudian, kata dia saat ini pihaknya fokus merapikan administrasi yakni pelantikan cabor dan menyelesaikan musyawarah kabupaten bagi cabor yang sudah habis masa berlakunya.
” Ada beberapa cabor belum melaksanakan muskab. Dan ada 22 cabor belum dilantik oleh pengprov sampai saat ini, ” jelasnya.
Dari 36 cabor yang ada, lebih dari setengahnya belum resmi dilantik dan itu wajib dilakukan sesuai arahan KONI Provinsi.
“Kepala daerah saja tidak bisa bertugas kalau belum dilantik, jadi jangan dianggap sepele,” MSQ menuturkan perintah Ketua Bidang OKK KONI Provinsi Bu Eny.
Satu bulan ini Koni memberikan tenggat waktu untuk semua cabor menyelesaikan administrasi maupun prosesi pelantikan.
Selain itu, ada juga cabor yang belum resmi menjadi anggota Koni Loteng seperti; Ikatan Motor Indonesia ( IMI ) yang belum mengantongi, bahkan mengabaikan rekomendasi Koni pada saat sebelum dilantik.
” IMI itu menolak meminta rekom koni, kita sudah ingatkan tapi diabaikan, ya sudah ndak apa-apa kalau ga mau jadi anggota koni” tegas mantan ketua Federasi Panjat Tebing 2 periode ini.
Hal yang penting dalam waktu deka, Koni berencana akan mengadakan acara berbagi dengan atlit, mantan atlit, pelatih dan mantan pelatih yang kurang mampu sekaligus sosialisasi permenpora 14 tahun 2024 yang sudah berlaku saat ini.
“Saya selalu ingin meninggalkan legacy yang baik, prestasi yang baik, soal dana deri pemda ya sesuai kemampuan daerah saja. Kita sebatas mengusulkan melalui proposal berapa yang di berikan, itulah kemampuan daerah, kita tidak bisa paksakan,” pungkas MSQ.
