Home / Agama / Safari Ramadan di Dompu, Wagub NTB Tinjau Program Desa Berdaya dan KDMP di Woja

Safari Ramadan di Dompu, Wagub NTB Tinjau Program Desa Berdaya dan KDMP di Woja

Dompu, (POSTLOMBOK.COM)  — Maret 1, 2026 – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri melaksanakan Safari Ramadan di Kabupaten Dompu dengan meninjau pelaksanaan Program Desa Berdaya serta progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Woja, Minggu (1/3). Kegiatan tersebut turut didampingi Bupati Dompu Bambang Firdaus.

Kunjungan diawali di Desa Saneo, Kecamatan Woja, yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Desa Berdaya. Dalam kesempatan itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda meninjau langsung sejumlah rumah tidak layak huni milik warga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Ummi Dinda menegaskan bahwa Program Desa Berdaya merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa.

“Program Desa Berdaya bukan sekedar bantuan, tetapi upaya mendorong kemandirian, memperkuat ekonomi warga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ummi Dinda juga menegaskan, Safari Ramadan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Baznas NTB menyerahkan bantuan sembako dan santunan kepada warga lanjut usia serta penyandang disabilitas. Wakil Gubernur juga memberikan dukungan untuk renovasi mushalla setempat guna menunjang kenyamanan ibadah selama Ramadan.

Selain aspek sosial, kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon di lapangan Desa Saneo sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Usai dari Desa Saneo, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Kandai Dua untuk meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah dalam tahap penyelesaian. Koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa serta memperkuat kemandirian masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan desa, khususnya dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Dompu.

About Tim Postlombok

Check Also

Parade Atlet PORPROV XII NTB, Jalan Pejanggik Ditutup Sementara

Mataram , Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan …

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan …

Berkunjung ke NTB, Ini 5 Pesan Prabowo ke Miq Iqbal

Mataram, 10 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *