POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram, (POSTLOMBOK.COM) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Rakor tersebut menegaskan pentingnya percepatan langkah konkret daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada awal tahun 2026.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rakor, inflasi nasional Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year). Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kisaran 3,86 persen, sedikit di atas rata-rata nasional namun masih dalam koridor pengendalian inflasi pemerintah pusat
Untuk daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB adalah sebagai berikut:
– Kota Bima: 4,82 persen (y-o-y)
– Kota Mataram: 3,69 persen (y-o-y)
– Kabupaten Sumbawa: 3,77 persen (y-o-y)
Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Bima dan Kota Mataram berada di atas rata-rata nasional, sementara Kabupaten Sumbawa mendekati batas atas rentang target inflasi pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk kabupaten yang bukan daerah IHK, pengendalian harga dimonitor melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu II Februari 2026:
– Kabupaten Lombok Timur: 7,30 persen
– Kabupaten Lombok Barat: 4,55 persen
– Kabupaten Lombok Tengah: 3,71 persen
– Kabupaten Lombok Utara: 1,82 persen
– Kabupaten Bima: 0,14 persen
– Kabupaten Dompu: -0,03 persen
– Kabupaten Sumbawa Barat: 0,57 persen
Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Lombok Timur, yang menjadi salah satu daerah dengan tekanan harga paling tinggi secara nasional pada periode tersebut.
Tekanan harga terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa komoditas protein hewani.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa posisi inflasi NTB yang sedikit di atas nasional menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” ujar Aka.
Ia menegaskan bahwa Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri menjadi momentum konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
Sebagai tindak lanjut Rakor, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat sejumlah langkah strategis:
1. Operasi Pasar dan Stabilisasi Harga
Melaksanakan operasi pasar murah secara terfokus di wilayah dengan IPH tinggi, terutama Lombok Timur dan Lombok Barat, serta memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok.
2. Penguatan Distribusi Antarwilayah
Mengoptimalkan pasokan dari Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi untuk menopang kebutuhan Pulau Lombok, guna menjaga keseimbangan suplai dan permintaan.
3. Sidak dan Pengawasan Rantai Pasok
Bersama Forkopimda, melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan serta praktik spekulatif yang memicu lonjakan harga.
4. Kerja Sama Antar Daerah
Memperluas kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan untuk menjamin kelancaran pasokan, khususnya cabai, beras, dan daging ayam ras.
5. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dukungan Transportasi
Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk mendukung stabilisasi distribusi dan subsidi transportasi komoditas dari sentra produksi ke daerah konsumsi.
6. Gerakan Tanam dan Penguatan Produksi Lokal
Menggerakkan program tanam komoditas hortikultura jangka pendek guna memperkuat ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menjaga inflasi tetap dalam batas aman, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Inflasi bukan sekedar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu sinergi provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga,” tutup Aka.
Dengan langkah terkoordinasi tersebut, NTB optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
