Classic Layout

Ini Dahsyat, Diskon Pajak NTB Raih Rp 10,44 Miliar

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Program Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak 1 Juli 2025 lalu, menunjukkan hasil menggembirakan. Dalam sepekan pelaksanaannya, total penerimaan pajak kendaraan mencapai lebih dari Rp10,44 miliar dengan jumlah objek kendaraan sebanyak 31.983 unit. Plt. Kepala Bappenda Provinsi …

Read More »

Disnakertrans NTB Makin Dekatkan Masyarakat Menuju Makmur Mendunia Dengan Program Ini

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Mengewajantahkan misi makmur mendunia gubernur, Disnakertrans NTB luncurkan program yang makin dekatkan masyarakat NTB menuju Makmur Mendunia. Program tersebut beruapa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja di NTB. BSU bagi pekerja tersebut, diharapkan mampu meningkatkan daya beli pekerja atau buruh, terutama yang berpenghasilan rendah serta menjaga …

Read More »

Musibah Banjir Melanda, PUPR NTB Pastikan Sejumlah Ruas Jalan Dan Jembatan Aman

Mataram, NTB (POSTLOMBOK.COM) – Musibah banjir yang melanda Kota Mataram dan sekitarnya di NTB, tak membuat seluruh fasilitas khsusunya jalan dan jembatan menjadi rusak. Untuk memastikan jalan dan jembatan yang aman tetap digunakan paska banjir tersebut, pada Senin 7 Juli 2025, pihak PUPR NTB langsung melakukan peninjauan lapangan. Pantauan wartawan, …

Read More »

Miq Iqbal Sarankan ASN Lingkup Pemprov NTB Fokus Tangani Banjir

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, membolehkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Provinsi NTB untuk tidak masuk kantor sementara. Lalu Iqbal meminta para ASN untuk fokus menangani banjir yang menerjang Kota Mataram, Minggu (6/7/2025) malam. “Sesuai arahan dari Pak Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal, …

Read More »

Lotim “Khianati Gencatan Surfing” Ekas-Awang, Miq Sungkul Minta Pihak Berwenang Bertindak Tegas!

Lombok Tengah NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Lombok Timur diduga “khianati gencatan surfing” Teluk Ekas – Teluk Awang. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul meminta pihak yang berwenang mengambil tindakan tegas. Pihak berwenang yang dimaksud kepala dinas (Kadis), adalah Angkatan Laut (AL) yang punya kewenangan untuk mengatur wilayah laut. Karena pihak …

Read More »

Program Inisiatif Presiden Prabowo Berupa Sekolah Rakyat, Jalan Dinsos Wujudkan NTB Makmur Mendunia

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto berupa Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu jalan bagi Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB untuk implementasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan mempersiapkan sekitar 3 SR di NTB. SR tersebut, menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu …

Read More »

Gubernur NTB Miq Iqbal, Evaluasi Pendakian Rinjani

Mataram, NTB (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menerima kunjungan Disyon Toba, Founder Consina yang juga Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Vertical Rescue, serta Harry Suliztiarto, salah satu pendiri Federasi Panjat Tebing Indonesia dan Asosiasi Rope Access Indonesia, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (3/7/2025). Dalam …

Read More »

Ini Jajaran Komisaris ITDC Yang Baru Saja Ditunjuk

Jakarta (POSTLOMBOK.COM) – Setelah lepas dari jabatannya sebagai Bupati Pandeglang 2 periode. Karir Irna Narulita, semakin bersinar. Selain menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Banten, kini ia resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang merupakan bagian dari holding BUMN pariwisata, InJourney. Penunjukan tersebut, tertuang dalam …

Read More »

Recent Posts

Perolehan Suara Signifikan, Sahdi Saputra Terpilih Jadi Ketua Kasta NTB DPD Lombok Timur

TALENTAFM.COM – Sahdi Sahputra terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Kasta NTB DPD Lombok Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 di Lesehan Dirgahayu Jerowaru. Dalam preses pemilihan yang cukul menegangkan dari penyusunan tata tertib hingga berlangsungnya pengambilan suara, Sahdi Saputra meraih suara signifikan yakni 11 suara. Sementara pesaing lainya …

Read More »

NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Mataram  (POSTLOMBOK COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan …

Read More »

Sekda Resmi Buka Pekan Pemajuan Kebudayaan, Pemda Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Fondasi Masa Depan Lombok Utara

    Lombok utara,PostLombok.Com– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pembukaan resmi Pekan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan Sekretaris Daerah Sahabudin. Dalam sambutannya, Sahabudin menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar festival seni, tetapi momentum memperkuat jati diri masyarakat di tengah pesatnya perkembangan …

Read More »

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »