Home / Nusantara / Fakta Temuan Anomali Pokir DPRD APBD Perubahan Loteng oleh KPK, Deklarasi NTB Dorong APH Audit Pokir APBD Murni 

Fakta Temuan Anomali Pokir DPRD APBD Perubahan Loteng oleh KPK, Deklarasi NTB Dorong APH Audit Pokir APBD Murni 

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Fakta adanya temuan Anomali Program Pokir DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD perubahan 2026, jalan terbuka bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit Program Pokir di APBD Murni 2026 Loteng.

Karena pola-pola pada Pokir DPRD melalui APBD Perubahan, persis sama dengan pola pelaksanaan Program Pokir yang didanai melalui APBD Murni Loteng 2026.

Seperti yang disampaikan KPK, anomali disebabkan oleh beberapa hal antara lain; proses pengusulan tidak sepenuhnya melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku atau tidak sesuai dengan hasil reses penjaringan aspirasi masyarakat.

Selain itu, terdapat usulan program Pokir yang bersifat lintas Daerah Pemilihan (dapil) dan adanya ketidaksesuaian penginputan data dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Kalau melihat alasanya tersebut, maka dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaan program pokir tersebut, jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Jelas-jelas itu tidak sesuai aturan, sehingga disebut anomali atau tidak semestinya. Kalau demikian, maka program pokir yang di danai APBD murni tahun 2026 lebih banyak anomalinya, karena anggaranya lebih besar hingga ratusan miliar,” kata Ketua Deklarasi NTB, Agus Sukandi, Rabu 11 Nopember 2026 di Praya.

Agus Sukandi menilai aneh dan janggal temuan KPK justeru di APBD Perubahan 2026 Lombok Tengah.

“Kenapa tidak ada temuan di APBD murni yang nilainya ratusan milyar rupiah. Malah APBD perubahan yang belum dikerjakan oleh KPK sehingga ada temuan di sekitar 2.4 milyar,” imbuh Agus Sukandi.

Untuk itu, Agus Sukandi mendesak dan mendorong agar APH, entah itu pihak kepolisian atau kejaksaan segera memproses masalah tersebut dengan meminta pihak lembaga terkait untuk melakukan audit dengan berpedoman pada temuan KPK.

“Harusnya Pokir APBD murni yang sudah di eksekusi yang nilainya ratusan milyar rupiah itu diaudit juga agar bisa menemukan kerugian negara, kemudian hukum orang-orang yang terlibat, kami dan seluruh masyarakat mendukung,” pungkas Agus Sukandi.

About Tim Postlombok

Check Also

Bupati Cup Drumband 2026, SDN Janggawana dan SMPN 15 Mataram Berjaya

LOMBOK TENGAH  (POSTLOMBOK.COM) – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., …

Musim Hujan Tiba, Ini Penyakit dan Potensi Wabah Yang Patut Diwaspadai!

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM)  Memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di wilayah …

Video Duggaan Aksi Premanisme di Perempatan Alfamart Puyung Beredar di Medsos

Lombok Tengah   (POSTLOMBOK.COM) –  Video dugaan aksi premanisme di Perempatan Alfamart Puyung, Jonggat Lombok Tengah, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *