Classic Layout

Miq Pathul “Menggah” Sebut Banyak Pejabat Pintar dan Cerdas Namun….

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Bupati Lombok Tengah (Loteng), HL.Pathul Bahri S.Ip M.Ap, Jumat 26 September 2025 “menggah” sebut banyak pejabat di Loteng yang pintar dan cerdas namun tidak mikir. Hal tetrsebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Miq Pathul tersebut, saat berpidato pada pembukaan kegiatan Festival Lasqi Nusantara Jaya (NJ) yang berlangsung …

Read More »

Maksimalkan Keamanan MotoGP 2025 Dengan Gandeng BSSN

  Jakarta, (POSTLOMBOK.COM) – Menjelang pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika 2025 pada 3–5 Oktober mendatang, dukungan berbagai instansi negara semakin mengalir.  Salah satu bentuk dukungan strategis datang dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memastikan keterlibatan penuh dalam menjamin keamanan siber selama penyelenggaraan ajang …

Read More »

Pada Hari Tani Nasional, Miq Iqbal Dorong DBHCHT Jadi Asuransi Petani dan Untuk Estankan Miskin Ekstrim

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen memperluas kemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) supaya lebih dirasakan langsung oleh petani, khususnya buruh tani tembakau. Dalam pidatonya, miq Iqbal menyatakan akan mendorong pemanfaatan dana tersebut untuk program asuransi produksi bagi petani tembakau guna …

Read More »

Hasbillah: TGH.Jumedan Harus Segera Dilantik, Jangan Ada Yang Terintimidasi Oleh Yang Ngaku Simpatisan PPP

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Konstituen sekaligus simpatisan kader PPP daerah pemilihan IV Praya Barat-Praya Barat Daya Lombok Tengah, kawal ketat TGH.Jumedan menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) TGH. Jumedan di DPRD setempat. TGH. Jumedan, telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Lombok Tengah sebagai PAW atas Lalu Nursa’i …

Read More »

Pemuda dan Masyarakat Simpatisan, Kawal TGH. Jumedan Jadi PAW Lalu Nursa,i

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) IV yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Praya Barat Daya yang sekaligus simpatisan PPP, kawal TGH. Jumedan jadi PAW Lalu Nursai di DPRD setempat. Simpatisan meminta kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Lombok Tengah, untuk segera memproses pengusulan …

Read More »

Diinisiasi Amaq Ohan, Puluhan NGO Komit Dukung MotoGP 2025

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Diiniasi aktivis Amaq Ohan, puluhan puluhan Non Goverment Organization (NGO), Senin 22 September 2025 , gelar diskusi publik dukung gelaran event MotoGP 2025 di TALK KOPI Praya. Berbagai NGO dari unsur Organisasi Kepemudaan, (OKP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lainya,  satukan komitmen mendukung penuh pelaksanaan Event MotoGP …

Read More »

Aktivis/Tokoh Lingkar Mandalika Himbau NGO Hindari Narasi “Sesat” MotoGP

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Tokoh pariwisata di Mandalika sekaligus tokoh muda NTB, Lalu Alamin mengajak NGO dan semua element masyarakat hindari menyampaikan narasi-narasi negatif terkait pelaksanaan MotoGP. Dalam setiap kesempatan, dalam diskusi-diskusi lanjut Lalu Alamin, alangkah mulianya bila seluruh NGO dan pemuda, baik pelaku wisata atau bukan, terus membangun narasi baik …

Read More »

Simpatisan Ancam Kepung Kantor PPP dan KPU Loteng

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Masyarkat simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Praya Barat dan Praya Barat Daya, ancam   melakukan aksi ke KPU Lombok Tengah dan Kantor DPC PPP. Aksi dilakukan untuk menolak rekomendasi (rekom) Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD  yang dinilai cacat hukum. Ahmad Halim, sebagai masyarakat simpatisan PPP Praya Barat …

Read More »

MotoGP Rugi Terus? Semoga Tahun 2025 Ini Untung

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Gelaran MotoGP 2025 diharapkan tidak merugi seperti tahun 2024 lalu . Dan diharapkan berikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat NTB yang dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan. Belajar dari kerugian yang mencapai Rp.50 miliar yang dialami oleh Sirkuit Mandalika Lombok akibat dari pengeluaran yang lebih besar dibanding pemasukan. Hal …

Read More »

Banyaknya Program Langsung ke Masyarakat, Angka Kemiskinan Loteng 2025 Turun Drastis

Loteng (POSTLOMBOK.COM)  – Angka kemiskinan Lombok Tengah (Loteng) di tahun 2025 ini turun drastis. Pada tahun 2024 berada di angka 122,32 ribu orang dan pada tahun 2025 ini turun menjadi hanya 109.25 ribu orang miskin. Hal tersebut, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng yang menyebutkan kalau persentase penduduk …

Read More »

Recent Posts

Perolehan Suara Signifikan, Sahdi Saputra Terpilih Jadi Ketua Kasta NTB DPD Lombok Timur

TALENTAFM.COM – Sahdi Sahputra terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Kasta NTB DPD Lombok Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 di Lesehan Dirgahayu Jerowaru. Dalam preses pemilihan yang cukul menegangkan dari penyusunan tata tertib hingga berlangsungnya pengambilan suara, Sahdi Saputra meraih suara signifikan yakni 11 suara. Sementara pesaing lainya …

Read More »

NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Mataram  (POSTLOMBOK COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan …

Read More »

Sekda Resmi Buka Pekan Pemajuan Kebudayaan, Pemda Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Fondasi Masa Depan Lombok Utara

    Lombok utara,PostLombok.Com– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pembukaan resmi Pekan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan Sekretaris Daerah Sahabudin. Dalam sambutannya, Sahabudin menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar festival seni, tetapi momentum memperkuat jati diri masyarakat di tengah pesatnya perkembangan …

Read More »

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »