Classic Layout

Antusiasme Pemuda NTB Ikuti Seleksi PPAN dan PPAP 2025, Diapresiasi Pemprov

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Nusa Tenggaea Barat, H. Wirawan S.Si, M.T memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan partisipasi aktif pemuda NTB dalam mengikuti seleksi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) …

Read More »

TP-PKK NTB bersama UNICEF Komitmen Cegah Pernikahan Dini di Berbagai Wilayah NTB

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan fokus utama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk United Nations Children’s Fund (UNICEF). UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk menekan angka perkawinan anak melalui program seperti BERANI II (Better Reproductive Health and Rights for …

Read More »

Pemprov NTB Bersama BPS Perkuat Sinkronisasi Data Dengan Kabupaten/Kota i

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik), Bappeda dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terus memperkuat sinkronisasi dan membangun ekosistem data yang handal, berkualitas dan terpadu dengan kabupaten kota se-NTB. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, H. Yusron Hadi mengatakan penyediaan data harus berkualitas …

Read More »

Indonesia Fashion Week 2025, Bunda Sinta Siap Hadirkan Tenun Muna Pa’a Sebagai Wajah Baru Wastra NTB

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 secara resmi meluncurkan kampanye terbaru bertajuk “Ronakultura Jakarta” pada Jumat, 2 Mei 2025. Kampanye ini menjadi pengantar menuju perhelatan utama IFW 2025 yang bakal digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), menampilkan lebih dari 200 …

Read More »

Pidato Wagub NTB Pada Desiminasi Pelaporan Perekonomian NTB

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan NTB atas penyelenggaraan kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian NTB Triwulan I Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Perwakilan BI NTB, Senin (19/5/2025). Acara yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, para bupati dan wali …

Read More »

Urusan Ketenagakerjaan, Jadi Prioritas Iqbal-Dinda 5 Tahun ke Depan

Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM)  – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, secara resmi membuka rekrut/ Seleksi pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin (19/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas utama …

Read More »

Command Center Satu Data Dengan Portal NTB, Kunci Modernisasi Tata Kelola.Pemerintahan

Mataram, NTB (POSTLOMBOK.COM) -;Dalam Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang berfokus pada peningkatan layanan Dashboard Command Center melalui integrasi dengan Portal NTB Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan data dan meningkatkan …

Read More »

Recent Posts

Perolehan Suara Signifikan, Sahdi Saputra Terpilih Jadi Ketua Kasta NTB DPD Lombok Timur

TALENTAFM.COM – Sahdi Sahputra terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Kasta NTB DPD Lombok Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 di Lesehan Dirgahayu Jerowaru. Dalam preses pemilihan yang cukul menegangkan dari penyusunan tata tertib hingga berlangsungnya pengambilan suara, Sahdi Saputra meraih suara signifikan yakni 11 suara. Sementara pesaing lainya …

Read More »

NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Mataram  (POSTLOMBOK COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan …

Read More »

Sekda Resmi Buka Pekan Pemajuan Kebudayaan, Pemda Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Fondasi Masa Depan Lombok Utara

    Lombok utara,PostLombok.Com– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pembukaan resmi Pekan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan Sekretaris Daerah Sahabudin. Dalam sambutannya, Sahabudin menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar festival seni, tetapi momentum memperkuat jati diri masyarakat di tengah pesatnya perkembangan …

Read More »

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »