POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram, NTB_Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pelaku industri pariwisata, asosiasi hotel, akademisi, dan organisasi pendukung sepakat mempercepat penyusunan regulasi. Tujuannya, menjadikan Sertifikasi Hotel Tangguh Bencana sebagai bagian dari standar kualitas pariwisata NTB.
Kesepakatan itu mengemuka dalam forum Development of a Sustainable Operational Plan for Disaster Safety Certification (DSC) yang digelar di Mataram, 11–12 Juni 2026.
Langkah ini dianggap mendesak. NTB dikenal sebagai destinasi unggulan, tapi juga berada di kawasan rawan gempa, tsunami, banjir, dan bencana hidrometeorologi lain. Karena itu, keselamatan wisatawan disepakati jadi fondasi utama pariwisata berkelanjutan.
Keselamatan bukan slogan lagi!
Perwakilan BPBD Provinsi NTB menegaskan, gempa Lombok 2018 jadi pelajaran mahal. Keamanan wisatawan tak boleh lagi jadi pelengkap.
“Gempa Lombok mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekadar slogan. Ketangguhan destinasi dan akomodasi wisata harus jadi bagian strategi pembangunan pariwisata. Sektor pariwisata kini jadi prioritas pengurangan risiko bencana di NTB,” ujarnya.
Forum membahas keberlanjutan Disaster Safety Certification (DSC) Ini mekanisme verifikasi kesiapsiagaan hotel: mulai dari kapasitas SDM, prosedur evakuasi, sistem peringatan dini, sampai koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana.
32 hotel sudah tersertifikasi, tapi masih kurang.
A-PAD Indonesia, penggerak inisiatif ini, menyebut sertifikasi bukan cuma soal perlindungan. Tapi juga soal daya saing.
“Hotel dengan standar kesiapsiagaan bencana akan lebih dipercaya wisatawan. Ke depan kami ingin sertifikasi ini punya pengakuan luas dan masuk sistem promosi pariwisata berkelanjutan,” kata Anton, perwakilan A-PAD Indonesia.
Hingga kini, 32 hotel di NTB sudah lolos verifikasi Hotel Tangguh Bencana. Jumlah itu dinilai masih jauh dari potensi akomodasi yang ada.
Hambatan yang diidentifikasi: belum ada regulasi wajib, anggaran terbatas, tingginya turnover karyawan hotel, dan rendahnya pemahaman pelaku usaha soal manfaat sertifikasi.
Ketua PHRI NTB menekankan regulasi jadi kunci keberlanjutan.
“Kami dukung penuh Hotel Tangguh Bencana. Yang dibutuhkan sistem jelas dan berkelanjutan agar pelaku usaha punya kepastian. Sertifikasi ini bukan cuma naikkan keselamatan, tapi juga nilai tambah yang menaikkan kepercayaan wisatawan,” ujarnya.
Pergub ditarget akhir 2026!
Selain keselamatan, forum juga menyoroti data pariwisata. Wisatawan mancanegara 2025 tembus 509 ribu kunjungan, melampaui target. Tapi peningkatan jumlah harus diimbangi sistem perlindungan risiko di destinasi.
Dinas Pariwisata NTB menegaskan, keamanan sudah jadi bagian dari kualitas.
“Wisatawan nggak cuma cari indah alam dan budaya. Mereka butuh rasa aman. Kesiapsiagaan bencana harus jadi standar pelayanan pariwisata NTB,” ungkap perwakilan Dinas Pariwisata.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati penyusunan Peraturan Gubernur tentang Verifikasi Hotel Tangguh Bencana yang ditarget rampung akhir 2026. Pergub ini akan jadi dasar pembentukan tim verifikasi permanen, penguatan kelembagaan, mekanisme pendanaan, dan perluasan sertifikasi ke seluruh kabupaten/kota.
NTB menargetkan transformasi dari pariwisata yang cuma kejar jumlah kunjungan, menuju pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
“Keselamatan wisatawan harus jadi identitas baru pariwisata NTB. Destinasi tangguh bukan cuma bisa tarik wisatawan, tapi juga bisa lindungi mereka saat risiko datang,” jadi kesimpulan utama
Development of a Sustainable Operational Plan for Disaster Safety Certification (DSC) berlangsung 11–12 Juni 2026 di Mataram. Melibatkan BPBD NTB, Dinas Pariwisata, Bappeda, PHRI, pelaku usaha, akademisi, pemkab/kota, dan A-PAD Indonesia. Tujuannya menyusun peta jalan keberlanjutan sertifikasi hotel tangguh bencana untuk penguatan pariwisata berkualitas dan pengurangan risiko.
