POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram. PostLombok_Perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi mulai dirasakan langsung masyarakat desa di Nusa Tenggara Barat. Petani menghadapi gagal panen akibat musim yang berubah cepat, banjir merusak tambak dan lahan pertanian, sementara angin kencang hingga longsor mulai mengancam kawasan permukiman dan desa wisata.
Di Desa Batu Mekar, hasil panen manggis dilaporkan menurun akibat kekeringan berkepanjangan. Di Desa Karang Bayan, ratusan pohon durian tumbang diterjang angin kencang. Sementara di Desa Batu Kumbung, banjir menyebabkan kerusakan tambak warga dan area pertanian akibat saluran air yang tersumbat sampah dan pendangkalan sungai.
Situasi tersebut menjadi gambaran bahwa ancaman bencana dan perubahan iklim kini tidak lagi menjadi isu masa depan, tetapi sudah berdampak langsung terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat desa sehari-hari.
Melihat kondisi itu, APAD Indonesia bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan berbagai pemangku kepentingan menggelar kegiatan Teknikal Klinis Penyelarasan Rencana Aksi DRM-CCA (Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim) ke dalam RPJMDes dan RKPDes pada 7–8 Mei 2026 di Hotel Santika.
Kegiatan ini bertujuan memastikan isu pengurangan risiko bencana tidak berhenti sebatas wacana atau dokumen, tetapi benar-benar masuk dalam sistem pembangunan dan penganggaran desa.
Project Leader APAD Indonesia, Anton Roy Purnama mengatakan bahwa pembangunan desa saat ini harus mulai menempatkan ketangguhan bencana sebagai kebutuhan utama.
“Kita tidak bisa hanya fokus membangun ekonomi desa tanpa memikirkan risiko bencana. Pengalaman gempa 2018 dan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembangunan bisa lumpuh dalam waktu singkat jika desa tidak memiliki kesiapsiagaan dan sistem mitigasi yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, desa wisata menjadi wilayah yang sangat rentan karena bergantung pada keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, dan rasa aman masyarakat maupun wisatawan.
Kepala BPBD Provinsi NTB yang diwakilkan oleh Sekretaris Badan BPBD NTB, Ardhan Ryswari menambahkan bahwa selama ini banyak desa sebenarnya telah memiliki dokumen pengurangan risiko bencana, namun belum masuk ke RPJMDes dan RKPDes sehingga sulit direalisasikan.
“Masalah terbesar hari ini bukan kurangnya rencana, tetapi implementasi. Ketika isu kebencanaan tidak masuk ke dokumen perencanaan desa, maka programnya tidak memiliki ruang dalam penganggaran,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga terungkap bahwa NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Selain gempa bumi, ancaman lain seperti banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga dampak perubahan iklim terus meningkat setiap tahun. Pada 2025 tercatat sebanyak 529 kejadian bencana di NTB.
Tim Ahli Gubernur NTB, Akhmad Saripudin menyebut perubahan iklim kini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan masyarakat desa.
“Hari ini hujan tidak lagi mudah diprediksi. Kondisi ini membuat hasil pertanian terganggu dan meningkatkan kerentanan masyarakat desa. Karena itu, pembangunan desa harus mulai berbasis mitigasi dan adaptasi iklim,” katanya.
Selain membahas integrasi kebijakan, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang akan didorong bersama oleh pemerintah desa, BPBD, dan APAD Indonesia. Beberapa langkah yang akan difollow up antara lain penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) desa, pengintegrasian isu PRB dan adaptasi iklim ke dalam RPJMDes dan RKPDes 2027, pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), hingga penguatan relawan dan forum siaga bencana di tingkat desa.
Desa-desa peserta juga didorong untuk mulai menyusun Profil Ketangguhan Desa (PKD) secara berkala sebagai dasar pemetaan kapasitas dan kebutuhan desa dalam menghadapi bencana. Selain itu, pemerintah provinsi membuka peluang dukungan melalui program Desa Berdaya dan skema hibah tematik yang dapat diakses desa melalui proposal penguatan ketangguhan dan pemberdayaan masyarakat.
BPBD Provinsi NTB juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi simulasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program KKN tematik kebencanaan.
Camat Lingsar, Marzuki menilai mitigasi bencana perlu menjadi gerakan lintas sektor karena persoalan lingkungan saat ini semakin kompleks.
“Pendangkalan sungai, sampah, dan pembangunan yang tidak terkendali bisa menjadi pemicu bencana baru. Karena itu, mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, APAD Indonesia berharap desa-desa di NTB tidak hanya memiliki dokumen perencanaan, tetapi juga mampu membangun sistem kesiapsiagaan yang nyata dan berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim di masa depan.
Tentang APAD Indonesia
APAD Indonesia merupakan organisasi kemanusiaan yang berfokus pada pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan ketangguhan komunitas di Indonesia.
