Home / Nusantara / Gubernur NTB Ajak Masyarakat Nobar Final Piala Dunia 2026, Berbaur Tanpa Sekat di Bumi Gora

Gubernur NTB Ajak Masyarakat Nobar Final Piala Dunia 2026, Berbaur Tanpa Sekat di Bumi Gora

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan bersama (nonton bareng) laga Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol yang akan digelar pada Senin (20/7) pukul 03.00 WITA di Halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB. Atas arahan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, kegiatan ini dipersiapkan sebagai ruang kebersamaan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat tanpa sekat, sekaligus menghadirkan suasana aman, nyaman, dan meriah dalam menikmati partai puncak pesta sepak bola dunia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Safrudin, SH., MH., di Media Center Porprov XII NTB 2026, usai rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Abul Chair di ruang rapat Sekda, Jumat (18/7). Rapat tersebut dihadiri perangkat daerah terkait bersama TVRI guna mematangkan seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan.

Safrudin menjelaskan, Sekda menegaskan bahwa persiapan harus dilakukan secara maksimal mengingat kegiatan tersebut akan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Provinsi NTB, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Pulau Lombok.

“Atas arahan Bapak Gubernur, nonton bareng ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat dapat menikmati Final Piala Dunia dengan nyaman, aman, dan penuh kebersamaan,” ujar Safrudin.

Untuk memberikan pengalaman menonton yang nyaman, Pemerintah Provinsi NTB akan memasang layar lebar di Halaman Bumi Gora. Selain itu, hiburan akan dimulai sejak pukul 02.00 WITA agar masyarakat yang hadir dapat menikmati suasana sebelum pertandingan dimulai sekaligus menambah semarak pelaksanaan nonton bareng.

Pemerintah Provinsi NTB juga melibatkan Dinas Perindustrian bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menghadirkan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan di sekitar lokasi kegiatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menghidupkan aktivitas usaha mikro selama berlangsungnya acara.

“Momentum ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar lokasi nonton bareng,” jelasnya.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan melakukan pengamanan kawasan serta pengaturan lalu lintas dan area parkir. Masyarakat juga diimbau untuk memastikan kendaraan diparkir pada tempat yang telah disediakan serta mengunci kendaraan dengan baik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Safrudin, Sekda juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat dapat menikmati kegiatan dengan rasa aman dan nyaman sejak datang hingga acara berakhir.

Lebih jauh, Sekda menyampaikan bahwa nonton bareng Final Piala Dunia ini merupakan milik seluruh masyarakat NTB. Karena itu, siapa pun dipersilakan hadir tanpa membedakan latar belakang, profesi, maupun status sosial.

“Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan semua kalangan. Tidak ada kelas dalam nonton bareng ini. Pimpinan daerah, Forkopimda, ASN, dan masyarakat akan berbaur bersama menikmati pertandingan. Itulah semangat kebersamaan yang ingin dibangun oleh Bapak Gubernur melalui kegiatan ini,” kata Safrudin mengutip arahan Sekda.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Final Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi tontonan bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat rasa persatuan, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Safrudin mengajak seluruh masyarakat NTB untuk hadir bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas sepak bola guna menyemarakkan nonton bareng Final Piala Dunia 2026 di Halaman Bumi Gora.

“Mari kita jadikan momentum Final Piala Dunia ini sebagai ajang mempererat kebersamaan, menikmati hiburan yang sehat, menjaga ketertiban, serta bersama-sama menunjukkan bahwa NTB adalah daerah yang ramah, aman, dan penuh semangat persaudaraan,” tutupnya.

About Tim Postlombok

Check Also

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan …

Berkunjung ke NTB, Ini 5 Pesan Prabowo ke Miq Iqbal

Mataram, 10 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara …

Terpilih Jadi Ketua DPD Kasta NTB Lombok Tengah, KH. Fikri Bertekad Massiv-kan Kekuatan Melalui Anggota

Lombok Tengah (POSTLOMBOK COM) – Terpilih menjadi Ketua DPD Kasta NTB Lombok Tengah, Khaerul Fikri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *