Classic Layout

‎Polres Loteng Bersama Pemdes Kuta Tutup Lokasi Tambang Emas Ilegal di Pantai Mosrak

‎ ‎Lombok Tengah, (POSTLOMBOK.COM) – Polres Lombok Tengah bersama Pemerintah Desa Kuta dan unsur masyarakat melaksanakan penutupan lokasi tambang emas ilegal yang berada di kawasan Pantai Mosrak / Gunung Dundang, Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut. ‎ ‎Kegiatan penertiban ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan serta keamanan di …

Read More »

Miq Iqbal Terima Gelar Manggala Bhumi, Tegaskan Perang Melawan Kemiskinan dan Komitmen Jaga Rinjani

Lombok Barat (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima gelar Manggala Bhumi Nusa Tenggara Barat dari Majelis Adat Sasak (MAS) pada Festival Budaya Lombok Mirah Sasak Adi dan Peringatan Milad ke-30 MAS di D’Golong Narmada, Rabu (10/12). Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa gelar tersebut merupakan amanah besar bagi seluruh masyarakat …

Read More »

Virall Pembangunan Keruk Pasir Pantai, Anggota Dewan Loteng Minta Penjelasan Pemerintah

Proyek Misterius di Pantai Serangan Lombok Tengah Picu Kontroversi dan Kemarahan   Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) — Beredarnya sebuah video virall di beberapa grup Whatsapp yang menayangkan aksi warga atas sebuah proyek yang diduga keruk pasir pantai yang disebut berlokasi di wilayah Serangan, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah …

Read More »

Miq Iqbal Ajak Semua Berkompetisi Melalui Kinerja, Bukan Politik

Mataram (POSTLOMBOK.COM)  – Meritokrasi menjadi salah satu target dan hal yang ingin diwujudkan Nusa Tenggara Barat, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, dan sistem kepegawaian yang mendorong pegawai berkompetisi secara kinerja, bukan pendekatan politik. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal saat membuka Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi …

Read More »

Virall Video Pembangunan Keruk Pasir Pantai, Sekda Loteng Tegaskan Akan Tindak Tegas!

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Terkait virall-nya sebuah video yang menyebut adanya dugaan pelanggaran karena diduga melakukan pembangunan di Roy Pantai, Sekda Lombok Tengah, HL.Firman Wijaya ST.MT nyatakan akan melakukan tindakan tegas. Pihaknya kata Miq Firman, sapaan akrabnya, telah meminta pihak PUPR Lombok Tengah, dalam hal ini Bidang Tata Ruang untuk …

Read More »

Virall Sebuah Video Sebut Pembangunan Keruk Pasir Pantai di Loteng, Kades : Tidak Tahu Saya

Loteng (POSTLOMBOK.COM) – Virall video di media sosial selama sekitar 31 detik yang menyebut adanya sebuah pembangunan yang dinilai melanggar aturan. Suara pria yang diduga merekam dalam video tersebut menyampaikan kekesalanya, karena pembangunan tersebut dinilainya telah sangat jelas melanggar aturan yang ada. Dalam vidoenya, ia meminta Gubernur dan Bupati untuk …

Read More »

XL Sasar Pondok Pesantren Dengan Program Ini, Apakah Ponpes Anda Ingin Jadi Sasaran?

Mataram (POSTLOMBOK.COM) – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan literasi digital di lingkungan pendidikan berbasis pesantren. Melalui Program Pesantren Digital, XLSMART menghadirkan pelatihan literasi digital dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bagi ratusan santri, santriwati, tenaga pendidik, dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Queen Zam …

Read More »

Diduga Korupsi Rp.1,8 Miliar, Tiga Pejabat di Loteng Dibui Kejaksaan

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Diduga melakukan korupsi dana Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dua pejabat aktif dan pensiunan di Lombok Tengah, pada Jumat 5 Desember 2025, ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah sebagai tersangka. Ketiganya diduga kuat telah merugikan negara hingga Rp. 1,8 miliar. Modus operandi para tersangka dalam dugaan …

Read More »

Gubernur Iqbal Bela Kadis PUPR, Jalan di Sumbawa Tetap Diperhatikan

Mataram, (POSTLOMBOK.COM) – Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sadimin soal jalan di Pulau Sumbawa, dinilai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal salah tafsir. Pemprov NTB memiliki perhatian yang sama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Saya mohon maaf sekiranya pernyataan Kadis PURP menyinggung sebagian masyarakat, khususnya di …

Read More »

Partai Demokrat Tunjuk PLT Ketua DPD NTB, Fokus Jaga Soliditas dan Keberlanjutan Organisasi

JAKARTA/MATARAM (POSTLOMBOK.COM)  – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk menjamin kelangsungan roda organisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul proses hukum yang dihadapi oleh Ketua DPD Provinsi NTB, Indra Jaya Usman (IJU). Partai Demokrat menghormati penuh proses penegakan hukum yang berjalan. Badan Hukum dan Pengamanan Partai …

Read More »

Recent Posts

Perolehan Suara Signifikan, Sahdi Saputra Terpilih Jadi Ketua Kasta NTB DPD Lombok Timur

TALENTAFM.COM – Sahdi Sahputra terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Kasta NTB DPD Lombok Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 di Lesehan Dirgahayu Jerowaru. Dalam preses pemilihan yang cukul menegangkan dari penyusunan tata tertib hingga berlangsungnya pengambilan suara, Sahdi Saputra meraih suara signifikan yakni 11 suara. Sementara pesaing lainya …

Read More »

NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Mataram  (POSTLOMBOK COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan …

Read More »

Sekda Resmi Buka Pekan Pemajuan Kebudayaan, Pemda Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Fondasi Masa Depan Lombok Utara

    Lombok utara,PostLombok.Com– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pembukaan resmi Pekan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan Sekretaris Daerah Sahabudin. Dalam sambutannya, Sahabudin menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar festival seni, tetapi momentum memperkuat jati diri masyarakat di tengah pesatnya perkembangan …

Read More »

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »