POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Lombok Raya, Rabu (23/7), menjadi langkah konkret dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting melalui program unggulan Desa Berdaya.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di NTB.
“Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal-Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini,” ujar Gubernur.
Ia menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintahannya dan langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. Fokus penanganan diarahkan pada dua level: kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem. Saat ini, NTB masih memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem atau setara dengan 2,04% dari total desa.
Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dalam setahun terakhir, Gubernur Iqbal menyoroti belum optimalnya hasil penanganan, meski banyak lembaga internasional dan investasi pusat hadir di NTB.
“Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi,” tegasnya.
Karena itu, program Desa Berdaya dirancang untuk menghadirkan kolaborasi dan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi.
“Intinya adalah, pertama, jadi kata kunci pertamanya adalah kolaborasi, kolaboratif, semua akan ikut terlibat,” tambah Gubernur.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, khususnya para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.
“Kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini menunjukkan komitmen besar kita bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM kita di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub.
Ia juga menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,64% menjadi 2,04% per Maret 2024. Penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, turun 50.000 orang dibanding Maret. Meskipun seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren positif, Lombok Utara menjadi perhatian karena data kemiskinannya perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait kebiasaan masyarakat yang mungkin memengaruhi hasil survei.
Dalam paparannya, Wagub juga menekankan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, yaitu: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Total anggaran sebesar Rp629 miliar telah dialokasikan melalui SIPD, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp230 miliar.
Terkait isu stunting, NTB mencatat penurunan prevalensi dari 37,85% pada 2019 menjadi 29,8% pada 2024. Namun, pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, terutama di Lombok Utara dan Lombok Timur yang prevalensinya masih di atas 30%.
Data terbaru dari EPPGBM per April 2025 menunjukkan angka stunting sebesar 13,19%, yang berarti telah memenuhi target nasional di bawah 14%.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan data antara hasil survei dan EPPGBM, pendampingan keluarga berisiko stunting yang belum optimal, serta intervensi yang belum merata.
Wagub menegaskan pentingnya memastikan program tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta meningkatkan peran kader lapangan. Selain itu, Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan dan perhatian terhadap kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
