Classic Layout

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »
Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »

Recent Posts

Soal Penyegelan Kantor Desa Mumbul Sari,Ahli Waris Tunjukan Pipil dan HGU

Lombok utara,POSTLOMBOK.COM – Keberadaan Kantor Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kini dibayangi sengketa kepemilikan lahan. Tanah seluas sekitar 32 are yang selama ini digunakan sebagai pusat pemerintahan desa disegel pihak ahli waris almarhum Amaq Itranem karena diklaim sebagai milik keluarga. Persoalan ini menjadi sorotan lantaran pemerintah …

Read More »

Gubernur NTB Tetapkan UMP 2027 Naik 9,245 Persen, Tembus Rp2,92 Juta

MATARAM , (POSTLOMBOK.COM) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.673.861. Kenaikan ini diharapkan memperkuat daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha …

Read More »

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

BELITUNG, 17 November 2026 (POSTLOMBOK.COM)  – Bank NTB Syariah meraih penghargaan Jalin CXcellence Award 2026 kategori Most Devoted Regional Bank atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan ekosistem pembayaran digital, khususnya peningkatan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Operasional …

Read More »

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Miq Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT

MATARAM (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, melepas pengiriman perdana 20,7 ton telur ayam ras produksi peternak NTB ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi upaya konkret memperluas pasar hasil produksi peternak lokal, menyusul surplus produksi telur NTB yang berdasarkan prognosa …

Read More »

NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional, Wagub Indah: Integritas Kunci Menjaga Kepercayaan Program JKN

JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat pengakuan di tingkat nasional. NTB meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan …

Read More »

Komitmen Pembangunan Berbasis Data, NTB Raih Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

JAKARTA (POSTLOMBOK COM)  – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis data mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui inovasi NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB, Provinsi NTB meraih Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s …

Read More »

Samara Lombok Raih Dua Penghargaan di PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-12

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM)  — Samara Lombok berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-12 yang berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, pada Jumat (13/11/2026). Penghargaan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Samara Lombok sekaligus menambah pengakuan terhadap potensi Lombok Selatan sebagai kawasan pengembangan pariwisata dan properti berkualitas. …

Read More »

Temuan Anomali Pokir DPRD Loteng 2.4 M, Pintu Masuk APH Audit Pokir Yang Sudah Dieksekusi

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Fakta adanya temuan Anomali Program Pokir DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD perubahan 2026, jalan terbuka bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit Program Pokir di APBD Murni 2026 Loteng. Karena pola-pola pada Pokir DPRD melalui APBD Perubahan, persis sama dengan pola pelaksanaan Program Pokir …

Read More »

Bank NTB Syariah Buka Cabang Jakarta, Perkuat Penghimpunan Dana untuk Pembangunan Daerah

JAKARTA, 11 November 2026 (POSTLOMBOK.COM)  – Bank NTB Syariah memperluas strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembukaan Kantor Cabang Jakarta. Kehadiran kantor cabang di pusat ekonomi dan keuangan nasional ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperluas sumber pendanaan serta memperkuat kapasitas Bank NTB Syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi Nusa …

Read More »

3 Desa Adukan Hasil Pilkades Serentak, Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Sidang

Lombok Tengah (POSTLMBOK COM) – Tiga desa adukan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Tengah. Mereka menilai ada sejumlah dugaan kecerungan sehingga sampaikan sejumlah tuntutan. Ketiga desa tersebut yakni Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dan Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang. Menindaklanjuti aduan …

Read More »

Fakta Temuan Anomali Pokir DPRD APBD Perubahan Loteng oleh KPK, Deklarasi NTB Dorong APH Audit Pokir APBD Murni 

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Fakta adanya temuan Anomali Program Pokir DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD perubahan 2026, jalan terbuka bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit Program Pokir di APBD Murni 2026 Loteng. Karena pola-pola pada Pokir DPRD melalui APBD Perubahan, persis sama dengan pola pelaksanaan Program Pokir …

Read More »

Jangan Hanya Anomali di APBD Perubahan 2026, Li Tipikor NTB Desak KPK Usut Anomali Pokir DPRD Loteng di APBD Murni

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Tidak hanya Anomali program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah (Loteng) pada APBD Perubahan 2026, Li Tipikor NTB Minta KPK juga usut Anomali Pokir DPRD Loteng pada APBD Murni 2026. Seperti banyak diberitakan media massa, Li Tipikor NTB menyapaikan puluhan Pokir DPRD Loteng tahun 2026 senilai …

Read More »

Panitia Sukses Tuntaskan Proses Pilkades Tanak Awu

  Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Tuntaskan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pada Rabu 4 Nopember 2026, panitia laksanakan tahapan akhir. Tahapan akhir tersebut, yakni penyerahan laporan akhir pilkades ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disaksikan oleh sejumlah orang dari pihak-pihak yang terkait dan dilaksanakan …

Read More »

Bupati Cup Drumband 2026, SDN Janggawana dan SMPN 15 Mataram Berjaya

LOMBOK TENGAH  (POSTLOMBOK.COM) – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., secara resmi menutup Bupati Cup Tastura Drumband Open Festival (TDOF) 2 Tahun 2026 di GOR Tastura Praya, Minggu (1/11/2026). Festival tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut berlangsung selama dua hari, sejak Sabtu (31/10/2026) hingga …

Read More »