Home / Nusantara / Di Tengah Disrupsi AI, Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi

Di Tengah Disrupsi AI, Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi

Mataram, 2 Juni 2026 (POSTLOMBOK.COM) — Di tengah disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa esensi kepemimpinan manusia dalam birokrasi tidak akan pernah tergantikan.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Selasa (2/6). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dan dihadiri Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Timur, para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta pejabat pemerintah daerah dari kabupaten/kota se-NTB.

Pelatihan tersebut diikuti 61 peserta yang berasal dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Dari jumlah tersebut, 11 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi NTB dan 48 peserta dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan besar yang berlangsung sangat cepat. Selain perkembangan teknologi dan AI, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk berubah dan bergerak lebih adaptif. Aparatur pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan solusi bagi masyarakat.

“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, juga menyoroti semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa secanggih apa pun teknologi berkembang, kepemimpinan manusia tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan.

Menurutnya, AI mungkin mampu membantu analisis data, mempercepat pelayanan administrasi, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan rutin birokrasi. Akan tetapi, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, dan memimpin perubahan tetap membutuhkan sentuhan kepemimpinan manusia.

“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas kembali diselenggarakannya PKN Tingkat II di NTB setelah sempat tidak dilaksanakan selama delapan tahun. Menurutnya, kehadiran kembali pelatihan strategis tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah.

Ia mengingatkan para peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman panjang di birokrasi agar tidak berhenti belajar dan berinovasi.

“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Umi Dinda juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Ia berharap peserta perempuan dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya dan menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa depan.

Menurutnya, kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan serta menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja dan masyarakat.

Lebih lanjut Umi Dinda menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi menjadi sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan NTB yang saat ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia berharap Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII mampu melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya.

About Tim Postlombok

Check Also

Parade Atlet PORPROV XII NTB, Jalan Pejanggik Ditutup Sementara

Mataram , Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan …

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan …

Berkunjung ke NTB, Ini 5 Pesan Prabowo ke Miq Iqbal

Mataram, 10 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *