Home / Nusantara / Jamaah Haji Kloter 1 Tiba Pemprov NTB Apresiasi Petugas Haji dan Harapkan Jamaah Membawa Keberkahan Bagi Daerah

Jamaah Haji Kloter 1 Tiba Pemprov NTB Apresiasi Petugas Haji dan Harapkan Jamaah Membawa Keberkahan Bagi Daerah

Mataram, 2 Juni 2026 (POSTLOMBOK.COM)  – Sebanyak 393 jamaah haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur tiba kembali di Tanah Air dan disambut di Aula Bir Ali 2 Asrama Haji Embarkasi Lombok, Selasa (02/06). Kepulangan para jamaah berlangsung dalam suasana haru dan penuh syukur setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Pemerintah Provinsi NTB diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menerima secara resmi penyerahan jamaah dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji yang telah kembali ke daerah asal.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke tanah air kepada seluruh Jamaah Haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur. Semoga menganugerahkan predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah,” ungkapnya.

Sekda Abul Chair juga berharap para jamaah dapat membawa nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama di Tanah Suci ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Semoga pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji menjadi bekal untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sekda Abul Chair turut menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Dengan tibanya Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur, proses pemulangan jamaah haji Embarkasi Lombok tahun 2026 resmi dimulai. Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta membawa keberkahan bagi masyarakat dan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenhaj NTB) sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) NTB, Lalu Muhamad Amin, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jamaah dalam keadaan sehat dan selamat.

“Alhamdulillah, Jamaah Haji Kloter 1 kini telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Lalu Muhamad Amin secara resmi menyerahkan kembali Jamaah Haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Provinsi NTB. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah,” katanya.

About Tim Postlombok

Check Also

Parade Atlet PORPROV XII NTB, Jalan Pejanggik Ditutup Sementara

Mataram , Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan …

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan …

Berkunjung ke NTB, Ini 5 Pesan Prabowo ke Miq Iqbal

Mataram, 10 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *