Classic Layout

Bukan Di-Hack! Membongkar Trik Psikologis Sindikat Penipu WhatsApp Bermodal Foto Pejabat

OPINI Bukan Di-Hack! Membongkar Trik Psikologis Sindikat Penipu WhatsApp Bermodal Foto Pejabat Oleh: Dr. Alfa Dera, S.H., M.H., M.M. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah OPINI (POSTLOMBOK.COM)!- Ada sebuah siklus yang selalu berulang dan meresahkan dalam dinamika kejahatan siber di Indonesia. Setiap kali ada pergantian pejabat baru, usai penanganan …

Read More »

Kawal Pariwisata Mandalika, Kejari Lombok Tengah Bedah Legalitas Pungutan Desa Kuta

Mandalika (POSTLOMBOK.COM) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mengambil langkah mitigasi strategis untuk mengamankan tata kelola pemerintahan desa di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika. Langkah konkret pencegahan masalah hukum ini diwujudkan …

Read More »

Pemotongan Pokir Mantan Dewan Atas Persetujuan Pimpinan DPRD NTB

Mataram (POSTLOMBOK.COM) — Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan DPRD NTB kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (9/4/2026). Dalam persidangan tersebut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram yang dipimpin Dewi Santini, Nursalim menyebut pemotongan …

Read More »

ITDC Perkuat Integritas dan Kepercayaan Investor melalui Sertifikasi ISO 37001

The Nusa Dua, (POSTLOMBOK.COM) 09 April 2026 – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kembali mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas melalui pencapaian sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterima pada Jumat, (27/3) di The Nusa Dua. Sertifikasi ini diperoleh setelah ITDC …

Read More »

Penge-Sub Proyek Drainase Ini Lelah Ditagih Tukang, Bos Proyek Diduga Tak Kunjung Membayar

Lombok Tengah ( POSTLOMBOK.COM) – Seorang penge-Sub pada Proyek Pembangunan Sistem Drainase milik Provinsi NTB, mengaku lelah ditagih oleh tukang, sementara bos proyek tersebut diduga tak kunjung membayar. Padahal bagian proyek yang menjadi tugasnya telah selesai dikerjakan pasa Bulan Januari 2026 lalu. Namun, pembayaran atas kerja keras yang telah dilakukanya …

Read More »

10 Tahun Kesiapsiagaan Bencana, A-PAD Indonesia Perkuat Pariwisata Tangguh di Bali Nusra

Lombok Barat (POSTLOMBOK.COM) , Senin 6 April 2026 – Memasuki tahun ke-16 sejak berdiri, A-PAD Indonesia kembali melanjutkan upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, khususnya di sektor pariwisata di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama satu dekade terakhir, upaya ini dilakukan melalui kolaborasi multisektoral …

Read More »

Kasek SMPN 1 Praya Barat, Jawab Terkait Polemik Proyek Revitalisasi di Sekolahnya

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM) – Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 1 Praya Barat, Lalu Waris pada Selasa 7 April 2026, jawab seputer polemik proyek revitalisasi yang sedang berlangsung di sekolahnya. Ia menyatakan bahwa proyek revitalisasi tersebut ada yang mengawasi dan meng-audit pekerjaan, sehingga menurutnya,  sekiranya ada hal yang perlu dipertanyakan mengenai pekerjaan …

Read More »

Anggota DPRD NTB Soroti Implementasi Perpres Sawah: Data Harus Akurat, Kebijakan Harus Adaptif

Mataram (POSTLOMBOK.COM)  — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah yang akrab disapa Haji Maman, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagai Anggota Komisi III DPRD NTB …

Read More »

Sidang Pledoi Belo Ricuh, Keluarga Korban: Nyawa Dibayar Nyawa, Bukan 17 Tahun Penjara

Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM)  – Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana di Montong Ajan dengan terdakwa Herman Jayadi alias Belo diwarnai protes keras keluarga korban. Tuntutan 17 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum dinilai terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan. Perkara nomor 4/Pid.B/2026/PN Pya di Pengadilan Negeri Praya memasuki agenda pledoi atau …

Read More »

Recent Posts

Perolehan Suara Signifikan, Sahdi Saputra Terpilih Jadi Ketua Kasta NTB DPD Lombok Timur

TALENTAFM.COM – Sahdi Sahputra terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Kasta NTB DPD Lombok Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 di Lesehan Dirgahayu Jerowaru. Dalam preses pemilihan yang cukul menegangkan dari penyusunan tata tertib hingga berlangsungnya pengambilan suara, Sahdi Saputra meraih suara signifikan yakni 11 suara. Sementara pesaing lainya …

Read More »

NTB Percepat Revisi Tata Ruang, Perkuat Mitigasi Bencana dan Investasi

Mataram  (POSTLOMBOK COM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana sebagai fondasi pembangunan yang lebih aman, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Kekeringan dan …

Read More »

Sekda Resmi Buka Pekan Pemajuan Kebudayaan, Pemda Ajak Masyarakat Jadikan Budaya Fondasi Masa Depan Lombok Utara

    Lombok utara,PostLombok.Com– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pembukaan resmi Pekan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan Sekretaris Daerah Sahabudin. Dalam sambutannya, Sahabudin menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar festival seni, tetapi momentum memperkuat jati diri masyarakat di tengah pesatnya perkembangan …

Read More »

Terkait Isu Seputar Pengelolaan Dana Lombok-Sumbawa Motocross, Bang Zul Beri Klarifikasi

Mataram, (POSTLOMBOK COM) – Pemberitaan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dana kegiatan Lombok-Sumbawa Motorcross di NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc  menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka. “Saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka, tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan tidak terpecah oleh narasi yang tidak …

Read More »

Komisi III DPRD KLU Turun Tangan Redam Kisruh Tabungan Siswa SDN 1 Sigar Penjalin, Desak Penyelesaian Elegan Tanpa Korbankan Mental Anak

Lombok Utara,PostLombok.Com – Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengambil sikap tegas menyikapi polemik tabungan siswa SDN 1 Sigar Penjalin yang berlarut-larut. Alih-alih membiarkan persoalan terus bergulir di ruang publik, Komisi III memilih mempertemukan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar yang dinilai lebih bermartabat, tanpa mengorbankan psikologis siswa maupun …

Read More »

Pemprov NTB Perkuat Pengawasan MBG, SPPG Tak Patuh Akan Dievaluasi

Mataram – Menjelang dimulainya kembali operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7), Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program guna memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal. Kebijakan tersebut disampaikan …

Read More »

Jelang Pilkades Serentak, Kejari Lombok Tengah Petakan Titik Rawan, Minta Inspektorat Audit Dana Desa dan Anggaran Pilkades

Lombok Tengah, (POSTLOMBOK COM)  – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui Kepala Seksi Intelijen, Alfa Dera, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Ruang Rapat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis. Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, unsur DPRD, Polres Lombok …

Read More »

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Mataram, Kamis 16 Juli 2026 (POSTLOMBOK.COM) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji …

Read More »

Komisi II DPRD KLU Tahan Restu KPBU PJU, 20 Pertanyaan Belum Terjawab Jadi Batu Sandungan

Lombok Utara,Postlombok.com– Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh tim eksekutif. Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana bersama Tim Simpul KPBU APJ, pihaknya telah menyiapkan sekitar 20 pertanyaan sebagai bahan pendalaman. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai. "Kita baru rapat sekali. Waktu itu kami siapkan 20 pertanyaan dan banyak yang tidak dijawab. Sehingga secara umum pandangan Komisi II, sementara belum setujui KPBU APJ," ujar Kamah, Selasa 14/07/26. Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti DPRD menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, Komisi II ingin memastikan bahwa skema pembiayaan yang akan mengikat keuangan daerah hingga 10 sampai 15 tahun ke depan benar-benar matang, transparan, dan tidak membebani APBD di masa mendatang. Komisi II sebenarnya telah menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan ini. Namun agenda tersebut harus ditunda setelah pihak eksekutif meminta penjadwalan ulang karena fokus pada persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Kamah menjelaskan, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menjalankan KPBU APJ. Jika melibatkan DPRD, maka harus diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KPBU yang nantinya mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah maupun perusahaan mitra, termasuk mekanisme pembayaran kewajiban tahunan. "Perda KPBU ini kapan saja bisa masuk ke BapemPerda, karena di antara Perda yang boleh masuk di tengah tahun anggaran adalah Perda yang membahas kerja sama," jelasnya. Namun, apabila pemerintah daerah memilih menjalankan KPBU tanpa persetujuan DPRD melalui Peraturan Bupati, menurut Kamah, konsekuensi politik dan fiskalnya justru lebih besar. Pasalnya, pembayaran cicilan tahunan tetap harus diajukan setiap penyusunan APBD dan memerlukan persetujuan DPRD, baik periode sekarang maupun DPRD hasil pemilu berikutnya. "Tidak ada jaminan DPRD di masa depan akan menerima, mereka juga bisa menolak karena berbagai pertimbangan," tegasnya. Lebih jauh, Kamah menilai kebutuhan penerangan jalan tetap penting untuk meningkatkan keamanan masyarakat maupun wisatawan. Namun ia berpendapat pengadaan PJU akan lebih efisien apabila dilakukan secara bertahap menggunakan kemampuan keuangan daerah dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai distribusi titik pemasangan lampu di lima kecamatan yang menjadi sasaran program. Menurutnya, pemerataan harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh wilayah. "Di antara lima kecamatan yang disasar oleh KPBU, kami belum menerima penjelasan bagaimana persentase pembagian titik. Kita tidak ingin dari gelondongan itu, fokus hanya di satu titik, misalnya di timur saja atau di barat saja," pungkasnya. Dengan masih mengendapnya sejumlah pertanyaan tersebut, pembahasan KPBU APJ dipastikan belum memasuki tahap persetujuan. Komisi II DPRD KLU menegaskan akan kembali meminta penjelasan komprehensif dari Tim Simpul KPBU sebelum menentukan sikap akhir terhadap proyek yang akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah hingga belasan tahun ke depan.(Niss)

  Lombok Utara, (POSTLOMBOK.COM) – Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara belum mendapat lampu hijau dari Komisi II DPRD KLU. Bukan karena menolak pembangunan penerangan jalan, melainkan karena masih banyak pertanyaan mendasar yang dinilai belum mampu dijawab oleh …

Read More »