POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram NTB (POSTLOMBOK.COM) – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR RI) yang menaungi bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB guna memastikan kesiapan daerah dalam melaksanakan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan unit pelaksana program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan angka pengganguran di NTB, Rabu (25/05/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, menyambut baik kunjungan kerja Komisi IX DPR RI untuk berdiskusi dan mencari solusi dari permasalahan kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi masyarakt NTB, “Selamat datang di Provinsi NTB, kami tersanjung Komisi IX sudah datang, bisa silaturahmi dan sampaikan aspirasi terkait persoalan yang ada di NTB agar masyarakat kami dapat menikmati hasilnya di masa yang akan datang,” ucap miq Gita dalam sambutannya.
Ketua Tim Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari, menyayangkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi NTB yang mayoritas disumbangkan oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat angka pengangguran terbuka mencapai 87,01 ribu orang yang dimana 4,73 persen diantaranya merupakan lulusan SMK. Komisi IX juga mendorong agar lembaga pelatihan kerja, baik milik swasta maupun pemerintah, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat menyesuaikan program pelatihannya dengan kebutuhan riil lapangan kerja di NTB sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.
Sari mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut karena tingginya pengangguran lulusan SMK menandakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang berkembang di daerah, “Tentu ini sangat kita sayangkan, karna ada yang belum sinkron antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang ada di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka belum mempertimbangkan karakteristik wilayah,” ujar Putih Sari dalam kunjungan kerjanya di NTB.
Sementara itu terkait SPPG, Pemerintah Pusat menargetkan sebanyak 400 unit dapur umum segera dibangun di NTB dan saat ini baru mencapai 25% atau sebanyak 54 dapur umum sehingga perlu adanya percepatan pembangunan SPPG agar tahun 2025 bisa tercapai 400 dapur umum. Tujuannya untuk meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, meminta agar Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) turun secara langsung untuk melihat makanan yang akan disajikan kepada siswa agar tidak terjadi persoalan seperti keracunan makanan ataupun adanya makanan yang tidak layak konsumsi.
“Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya salah satunya adalah Balai POM dan jangan sampai ada peristiwa siswa keracunan atau ada buah yang berulat atau tidak layak konsumsi. Badan POM jangan diam tetapi ikut terjun langsung untuk mengawasi,” tegas Muazzim Akbar.
