POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Lombok Tengah (POSTLOMBOK.COM ) – Diduga pajang poto Sekretaris Jendral (Seknjend) DPP yang tidak diakui, Rapat Pimpjan Wilayah (Rapilwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, jadi sorotan keras Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Lombok Tengah (Loteng) .
Dipasangnya poto Sekjend DPP PPP di Benner Raperwil yang baru-baru ini berlangsung di Lombok Tersebut, dianggap pencatutan identitas pimpinan pusat dalam dokumentasi kegiatan tersebut.
Ketua DPC GPK Lombok Tengah, Sahabudin, dalam pernyataannya, Kamis (5/3/2026), menyoroti sebuah keanehan prosedural dan etika berorganisasi berupa spanduk atau backdrop (bahelo/benner) yang digunakan dalam acara Rapelwil tersebut.
“Kami melihat sebuah ironi. Di satu sisi, pengurus DPW PPP NTB yang menggelar Rapelwil itu secara terang-terangan tidak mengakui kepemimpinan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Gus Taj Yasin Maimoen. Namun, di sisi lain, dalam bahelo kegiatan mereka justru menempel dan mencantumkan foto beliau sebagai bagian dari struktur DPP,” ujar Sahabudin dengan nada heran.
Menurut Sahabudin, tindakan ini mencerminkan kekacauan berpikir dan ketidakjujuran dalam berkader.
“Ini bentuk pencatutan. Jika mereka tidak mengakui beliau sebagai Sekjen yang sah secara struktural berdasarkan AD/ART, apa hak mereka mencantumkan fotonya? Apakah itu hanya formalitas untuk melegitimasi kegiatan mereka di mata kader, sementara di belakang mereka mengingkari?” tegasnya.
Sebelumnya, pada awal Februari 2026, Sahabudin telah menyuarakan penolakan terhadap kepengurusan DPW PPP NTB yang dipimpin oleh H. Muzihir. Penolakan itu didasari atas terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang dinilai cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Sekjen DPP PPP, Taj Yasin .
“Kami di GPK Loteng memiliki ingatan yang baik. Beberapa waktu lalu kami sudah memperingatkan bahwa SK yang dipegang saudara Muzihir itu bermasalah karena tanpa paraf Sekjen. Sekarang, mereka sendiri bingung: foto Sekjen dipasang, tapi otoritasnya tidak diakui. Ini bukti bahwa kepengurusan mereka sedang dalam kondisi carut-marut dan tidak punya pegangan aturan yang jelas,” tambahnya.
DPC GPK Lombok Tengah mendesak agar pengurus DPW PPP NTB segera meluruskan sikap. Mereka meminta agar tidak mempermainkan simbol-simbol partai dan figur pimpinan hanya untuk kepentingan dokumentasi semata.
“Jangan jadikan foto pimpinan pusat sebagai hiasan dinding tanpa makna. Jika tidak sepaham dengan kebijakan Sekjen, harusnya konsisten. Jangan tempel fotonya kalau di hati dan tindakan tidak mengakui. Ini pelecehan terhadap martabat pimpinan partai dan membodohi kader di daerah,” pungkas Sahabudin.
GPK Lombok Tengah berharap DPP PPP segera mengambil tindakan tegas untuk meluruskan administrasi kepengurusan di daerah sebelum konflik internal ini semakin melebar dan merugikan partai secara keseluruhan.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Loteng, H.Muzihir dikonfirmasi via WA, ia hanya menjawab singkat “no coment”.
