POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Mataram, 16 April 2026 – Langit Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/4/2026) siang itu cerah. Namun yang lebih cerah adalah wajah ratusan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa se-Pulau Lombok yang memadati pelataran.
Mereka datang dengan satu tujuan, menyambut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Tak hanya dari kota, pendamping desa dari pelosok-pelosok wilayah pun hadir.
Jarak dan waktu tempuh yang panjang tak menyurutkan langkah. Salah satunya M. Fahrurozi, TPP asal Sembahulun, Kabupaten Lombok Timur.
Bersama rekan-rekannya, ia sudah bersiap sejak tiga hari lalu.
“Kami TPP Sembahulun menyiapkan diri 3 hari sebelum kedatangan pak Menteri. Berharap dapat melihat langsung beliau dan berdiskusi seputar desa,” ujar Fahrurozi saat ditemui di antara kerumunan yang menunggu di Islamic Center Mataram.
Menurut Fahrurozi, sambutan untuk Menteri Desa memang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Meski jadwal kunjungan sempat tertunda pada Rabu kemarin, semangat para pendamping untuk bertemu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tak juga pudar.
Bagi para pendamping, kedatangan Menteri Yandri bukan sekadar agenda seremonial.
Ini momentum. Momentum untuk menyuarakan langsung denyut nadi desa, tantangan di lapangan, dan harapan akan kebijakan yang lebih berpihak.
“Berharap dalam pertemuan tersebut, para pendamping desa minimal dapat berdiskusi terkait dengan desa,” tambah Fahrurozi. Kalimatnya sederhana, tapi mewakili suara ratusan TPP lain yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari Lombok.
Di balik seragam dan atribut resmi yang mereka kenakan, tersimpan cerita panjang tentang jalan tanah yang becek saat musim hujan, sinyal yang hilang di pegunungan, dan ruang-ruang diskusi di balai desa yang gelap.
Semua itu mereka bawa hari ini, dititipkan dalam antusiasme menyambut sang menteri. Namun cerita tersebut tak sempat disampaikan.
Kunjungan Menteri Yandri Susanto ke Pulau Lombok kali ini memang ditunggu.
Bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi oleh mereka yang tiap hari bergulat dengan data IDM, BUMDes, dan musyawarah desa, para Tenaga Pendamping Profesional.
