POSTLOMBOK.COM sepakat dengan berita baik
Lombok Utara, Postlombok.com – Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) yang dijalankan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di Desa Jenggala tak sekadar menjadi agenda pengabdian di tengah masyarakat. Dari hasil interaksi langsung dengan warga, mahasiswa justru membawa sederet persoalan mendesak ke hadapan Bupati Lombok Utara, mulai dari maraknya kasus perundungan (bullying) hingga kondisi Posyandu Keluarga yang memprihatinkan. Senin, 06/07/26.
Dalam audiensi bersama Bupati Lombok Utara, mahasiswa KKP Desa Jenggala menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang mereka himpun selama menjalankan program pengabdian. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah meningkatnya kasus bullying yang dinilai perlu segera ditangani secara bersama.
Anggota KKP Desa Jenggala, Raden Khatami Rosyidi, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari Bupati Lombok Utara.
“Alhamdulillah, seluruh aspirasi yang kami sampaikan mendapat respons yang sangat positif dari Bapak Bupati. Beliau tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan arahan yang jelas terhadap setiap persoalan yang kami bawa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah maraknya kasus bullying di Desa Jenggala,” ujarnya.
Menurut Raden, Bupati mengarahkan agar segera dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan, maupun diskusi yang melibatkan para kepala sekolah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara siap memfasilitasi kegiatan tersebut di Aula Kantor Bupati sebagai langkah pencegahan agar kasus bullying tidak terus berulang.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, menegaskan bahwa persoalan perundungan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Menurutnya, penanganan bullying membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, mahasiswa hingga masyarakat.
Karena itu, Pemkab Lombok Utara siap memfasilitasi forum bersama para kepala sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus menekan angka perundungan, khususnya di Desa Jenggala.
Selain persoalan bullying, mahasiswa juga menyoroti kondisi Gedung Posyandu Keluarga di Dusun Tanah Song Timur yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Bangunan tersebut mengalami berbagai kerusakan, mulai dari kaca yang pecah, ruangan yang sempit, kondisi bangunan yang panas hingga fasilitas kamar mandi yang rusak.
Mendengar kondisi tersebut, Bupati meminta mahasiswa, pemerintah desa dan masyarakat segera mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan Posyandu Keluarga yang baru.
Ia menegaskan, apabila lahan tersedia, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui dinas terkait siap melakukan koordinasi dan menindaklanjuti proses pembangunan agar masyarakat memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih layak dan representatif.
Dalam pertemuan itu, Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam setiap program pengabdian dan pemberdayaan. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi dari sejauh mana masyarakat mampu melanjutkan manfaat program tersebut setelah mahasiswa kembali ke kampus.
Sementara itu, Ketua KKP Desa Jenggala, M. Mahalli Fikri, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menerima berbagai masukan dari mahasiswa.
“Kami berharap hasil audiensi ini tidak berhenti pada diskusi saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah nyata. Sebagai mahasiswa, kami siap terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat agar program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Desa Jenggala,” tuturnya.
Audiensi tersebut menjadi gambaran bahwa mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta pengabdian, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Dari persoalan sosial hingga kebutuhan layanan kesehatan, suara warga Jenggala kini telah sampai ke meja pemerintah dan menunggu tindak lanjut nyata.(Niss)
